foto : andri ashariyanto, ketua lsm mapko
finews, Kediri – Pungli sebesar 1,5 juta terjadi di SMAN 1 Wates kabupaten Kediri – Jawa Timur.Belum jelas penggunaan pengumpulan uang tersebut.
Terkait hal ini ,Andri Ashariyanto, S.H. ketua LSM Mapko (Masyarakat Pemantau Korupsi) Nusantara Kediri mengatakann, bila tidak ada ketegasan dan diusut tuntas kita akan demo besar-besaran di depan Kejaksaan Negeri Kediri, DPRD, dan Polres Kediri.
“Ini sudah jelas terorganisir, sebagian orang tua berkeluh kesah, tetapi tidak berani secara terang-terangan karena takut anaknya akan di incar, di kucilkan, di bully apabila tidak ikut membayar, mana Aparat Penegak Hukum yang katanya membela, melindungi dan menegakan Hukum di masyarakat, mereka diam seakan-akan tutup mata padahal jelas ini sudah melanggar hukum,” kata dia.
Menurutnya dengan berbagai macam alasan sering kali digunakan untuk mencari keuntungan golongannya dengan modus berkedok sumbangan, yang bahkan didukung penuh oleh pihak komite sekolah.
Lanjut Andri, praktik ini jelas melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud No 44 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang melarang pungutan dan sumbangan, terkhusus kepada orang tua murid dan melanggar undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU. No 20 Tahun 2001 Pasal 12 Huruf E.
“Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak lagi ada praktik-praktik pungli dan gratifikasi yang merugikan masyarakat, khususnya para orang tua murid, dan dalam waktu dekat ini saya juga akan laporkan masalah ini ke Kejaksaan Negeri Tinggi Surabaya dan Polda, skema Pungli ini tidak hanya di SMAN 1 Wates saja, di sekolah yang lainnya juga melakukan praktik pungli dengan modus berkedok sumbangan atau Parmas seperti itu.” Pungkas Andri Ashariyanto.
Sementara pihak Cabang Dinas Pendidikan Kediri dan Kepala SMAN 1 Wates Kediri terkait hal ini belum memberikan klarifikasinya secara resmi. (riska)
