foto: antara
finews,Tulungagung – Pemkab Tulungagung, Jawa Timur segera menyiapkan lahan 5 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat yang menjadi agenda kebijakan pusat untuk mengatasi pengangguran secara nasional.
Komitmen itu disampaikan bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, sehari usai serah terima jabatan (sertijab) dan mendapat pengarahan langsung dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Kami tentu akan mendukung penuh program yang bertujuan untuk pembangunan, apalagi ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” kata Gatut Sunu kepada wartawan di Tulungagung.
Dikatakan bupati,Pemkab Tulungagung akan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut.
“Kami akan bahas dengan OPD terkait dan berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Tulungagung karena menyangkut aset daerah,” katanya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membangun sekolah rakyat dari jenjang SD hingga setingkat SMA di seluruh kabupaten/kota.
Setiap kabupaten mendapatkan alokasi anggaran sekitar 100 miliar, sementara Pemprov Jatim akan mengelola dua sekolah rakyat.
“Di Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota, sehingga total ada 40 sekolah rakyat yang akan dibangun,” ujar Khofifah.
Rencana pembangunan sekolah rakyat ini, lanjut Khofifah, merupakan hasil komunikasi dengan Menteri Sosial yang menyebut adanya alokasi anggaran sebesar 4 triliun.
“Saya ingin menangkap peluang ini, karena ini dana besar untuk pembangunan di Jawa Timur,” tuturnya.
Ia berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur dengan menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat
Gubernur Jatim Minta Walkot Mojokerto Siapkan Lahan
Selain di kabupaten Tulungagung 38 kabupaten / kota juga bakal dibangun sekolah rakyat.Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa minta Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari untuk menyiapkan lahan guna mendukung Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
“Daerah diminta menyiapkan lahannya dan pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekitar 100 miliar untuk satu unit sekolah,” kata Gubernur Jatim Khofifah saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) serta Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto masa jabatan 2025-2030 di ruang sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu.
Sekolah Rakyat berkonsep boarding school itu diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, guna mencegah mereka putus sekolah serta memperkuat karakter.
Jika terealisasi, lanjutnya, keberadaan sekolah ini dapat memberikan efek berantai, termasuk penciptaan lapangan kerja di bidang pendidikan, pengelolaan asrama, penyediaan makanan, hingga peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.
“Dalam waktu dekat ini bisa menyerap tenaga kerja dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas SDM dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), sekaligus menyiapkan generasi emas 2045,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Gubernur Khofifah akan menggelar rapat koordinasi pada 9 Maret dengan melibatkan Menteri Sosial (Mensos), Menteri ATR/BPN, serta Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), serta seluruh bupati/wali kota dan Kepala Bappeda.
“Pak Mensos menangani program ini sesuai arahan Presiden. Menteri ATR/BPN akan memastikan kepastian hukum lahan, sementara Menteri Desa akan mengonfirmasi pemanfaatan Dana Desa dan koperasi desa,” kata Khofifah.
Dalam kesempatan itu gubernur Jatim juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yang mencapai 5,32 persen pada 2024, meningkat dari 2,79 persen pada 2023. Ia mengingatkan agar pembangunan daerah tetap selaras dengan RPJMD provinsi dan nasional.
“Tentu kenaikan ini harus dibangun dengan sinergi semua elemen perangkat daerah,” kata Khofifah.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan daerah dengan Astacita pemerintah pusat, Nawa Bhakti Satya provinsi, serta Panca Cita Kota Mojokerto untuk mempercepat pembangunan.
“Kita juga punya 10 Program Quick Win sebagai langkah percepatan. Ini harus in-line dengan pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Khofifah.(*)
