foto: ilustrasi
finews,Aceh Utara — Dugaan penjarahan bantuan banjir kembali mencuat di Aceh Utara. Kali ini, peristiwa tersebut diduga terjadi di lingkungan kantor Bupati Aceh Utara, Minggu (28/12) malam.
Sumber media ini menyebutkan, sekitar pukul 22.30, dua perempuan tukang packing barang terlihat membawa pulang dua karung (goni) bantuan logistik banjir dari area kantor bupati.
Menurut sumber, saat keduanya ditanya oleh seseorang terkait tujuan membawa bantuan tersebut, salah satu dari mereka menjawab singkat, “Atra si bos” (punya bos). Pernyataan itu memunculkan tanda tanya publik: bos yang dimaksud siapa, dan atas dasar kewenangan apa bantuan tersebut dibawa keluar.
“Kalau benar bantuan itu milik korban banjir, lalu siapa yang memberi izin dibawa pulang? Ini patut dipertanyakan,” ujar sumber tersebut dengan nada heran.
Sumber lain dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyebutkan, kedua perempuan tersebut diduga merupakan bagian dari instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Keduanya anggota K3S kecamatan Tanah Luas, Pada Minggu malam tersebut ditugaskan di dua lokasi, yakni Pendopo dan Kantor Bupati Aceh Utara.
Namun, ketika dikonfirmasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas keluar-masuknya logistik bantuan, terjadi saling lempar tanggung jawab antara Dinas Sosial dan pihak pimpinan daerah.
Kepala Bidang Dinas Sosial Aceh Utara, Mansur, saat dikonfirmasi menyarankan awak media untuk menanyakan hal tersebut kepada petugas keamanan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya bertugas menerima barang masuk.
“Yang bertanggung jawab dan menandatangani barang keluar-masuk adalah Kepala Dinas Sosial, Sekda, dan Bupati,” ujar Mansur.
Sementara itu, juru bicara pemerintah kabupaten Aceh Utara, Muntasir, mewakili bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil (Ayahwa), menyatakan bahwa seluruh proses keluar-masuk bantuan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, bukan oleh Sekda maupun bupati.
“Bantuan tidak boleh dibawa pulang ke rumah karena sudah ada mekanisme penyaluran. Besok akan kami cek apakah barang tersebut memang bantuan dan ditujukan ke mana,” kata Muntasir, Senin, (29/12).
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Sosial Aceh Utara belum berhasil dikonfirmasi meski telah dihubungi berulang kali.
Di tengah ribuan warga yang masih kekurangan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan akibat banjir, dugaan penyalahgunaan bantuan kemanusiaan ini menambah luka kepercayaan publik.
Bantuan yang semestinya menyelamatkan korban justru dipertanyakan keberadaannya, sementara transparansi distribusi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.(rasy)
