foto : pengurus ABPEDNAS masa bhakti 2025 – 2030 DPC lamongan
finews, Lamongan — Masa kepengurusan DPC ABPEDNAS kabupaten Lamongan telah habis. Dimana organisasi nasional yang menaungi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan memperkuat pengawasan desa di seluruh Indonesia DPC Lamongan harus regenerasi dalam kepengurusan. Tiba saatnya DPC Lamongan laksanakan reorganisasi, pada Minggu (7/12/2025). Kegiatan tersebut diadakan di Pendopo Lokatantra Pemda Kabupaten Lamongan.
Kegiatan yang digelar mulai pukul 09.00 wib waktu setempat sampai selesai ini, dihadiri oleh Bupati beserta wakil bupati, ketua DPRD, Sekda, Kepala Dinas PMD, Camat se – kabupaten Lamongan serta undangan lain yang berjumlah 100 orang.
Dalam proses pemilihan yang berlangsung dengan lancar ini tetap menghasilkan Suparno, S.Pd sebagai ketua dalam masa periode 2025 – 2030, yang saat usai pemilihan langsung dilaksanakan pengukuhan pengurus lainnya.
Dalam pidatonya, Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi berpesan, ABPEDNAS harus menjadi mitra strategis bagi Kepala Desa dalam membangun desa.
“Sinergi antara ABPEDNAS dengan kepala desa adalah suatu kolaborasi yang pas dalam membangun desa. Jadi, pesan saya, dengan bermitra antara ABPEDNAS dengan kepala desa menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong desa menjadi pusat pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat, ” ungkapnya.
“Ini simbol bahwa pemerintah daerah menempatkan BPD sebagai mitra penting dalam pembangunan desa, disamping BPD sebagai kontrol dalam berjalannya roda pemerintahan di desa. Harapan saya, bertolak dari sini semua desa yang ada di kabupaten Lamongan menjadi semakin maju dan semakin sejahtera masyarakatnya, ” harapnya.
Sementara itu Ketua Umum ABPEDNAS terpilih, Suparno mengatakan, pelantikan ini menjadi amanah lanjutan bagi dirinya dan seluruh jajaran BPD. “Kami ingin memastikan seluruh desa di Kabupaten Lamongan mengelola anggaran dan layanan publik dengan baik sesuai visi Asta Cita Presiden,” katanya.
Suparno melanjutkan, pengukuhan tersebut menjadi tonggak penting peningkatan integritas, kapasitas, dan pengawasan BPD sebagai pilar demokrasi desa.
“ABPEDNAS hadir sebagai mitra strategis desa untuk memastikan tata kelola berjalan transparan dan akuntabel,” lanjut Suparno.
“Pengawasan BPD bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola desa berjalan sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (erka)
