foto : penyerahan ranperda dari ketua DPRD kepada walikota
finews, Kota Blitar – Pemerintah Kota Blitar bersama DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi serta Tanggapan Wali Kota atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (17/11/2025) di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar. Forum ini menjadi momentum penting untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah setelah pemerintah pusat menetapkan pemotongan anggaran cukup signifikan tahun 2026.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dalam tanggapannya menyampaikan bahwa APBD 2026 harus ditata ulang menyusul pemangkasan anggaran sekitar 17 persen atau setara Rp 140 miliar. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi menyeluruh, termasuk penyusutan program yang dinilai tidak mendesak. Pihaknya menegaskan, tantangan terbesar Kota Blitar terletak pada struktur APBD, yang 80 persen diantaranya masih bergantung pada dana transfer pusat. Karena itu, kemandirian fiskal menjadi agenda utama dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami mendorong pembangunan yang berorientasi pada peningkatan PAD, misalnya pembangunan sarana olahraga komersial dan sirkuit, pengembangan kawasan wisata baru Jopo Pangon, serta revitalisasi aset seperti Pasar Legi. Kita harus mulai berpikir bagaimana PAD bisa terus di-upgrade agar APBD lebih sustain dan tidak bergantung pada transfer pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim menambahkan sebagian besar pandangan umum fraksi menyoroti pentingnya analisis manfaat dan beban operasional proyek strategis. Pihaknya menekankan perlunya komunikasi teknis yang kuat antara TAPD dan legislatif agar setiap pembangunan memiliki kajian yang matang. Khususnya terkait rencana pembangunan sirkuit, pengelolaan sampah, dan optimalisasi aset daerah. Seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari komisi dan fraksi telah masuk dan kini dibahas lebih detail di Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD.
“Semua kami bahas secara teknis bersama Banggar dan TAPD, karena target kami tanggal 25 November sudah dapat Paripurna Penetapan, sesuai ketentuan batas akhir pengesahan,” jelasnya.
Pemkot Blitar memastikan bahwa program prioritas yang menyangkut layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi fokus utama. Melalui efisiensi anggaran yang terukur, APBD 2026 tetap mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. (Maksum)
#blitarkota.go.id
