foto : gedung dprd pesawaran pasca roboh/istimewa
finews, Bandar Lampung — Bagian bangunan gedung DPRD kabupaten Pesawaran roboh.Peristiwa yang terjadi Jum’at (23/5) pada siang tanpa hujan, tanpa angin.
Bagian depan dan sisi kiri bangunan ambruk secara tiba-tiba. Logo Siger yang selama ini menjadi ikon di fasad gedung ikut runtuh dan porak-poranda.
Gedung tersebut dibangun pada 2013, dan selama 12 tahun terakhir menjadi tempat berlangsungnya berbagai keputusan penting. Namun, bagi sejumlah pihak, ambruknya bangunan justru menjadi simbol dari lemahnya tata kelola aset dan potensi penyimpangan anggaran.
“Ini bukan hanya soal bangunan yang rapuh, tapi juga soal mental pengelolaan keuangan publik yang perlu diaudit,” ujar Aktivis Pemuda yang juga Sekretaris IKA PMII Pesawaran, Wahyu Gautama, Minggu (25/5).
Wahyu mempertanyakan keberadaan dan pengelolaan dana perawatan gedung DPRD. Menurutnya, gedung pemerintah semestinya memiliki alokasi anggaran rutin untuk perbaikan, apalagi jika menyangkut tempat kerja para pejabat publik.
“Kan ada dana perawatan gedung tiap tahun. Ke mana dana itu? Apakah pernah diaudit? Kami mendesak BPK segera turun. Jangan-jangan dana rehab jadi bancakan,” tegasnya.
Anggaran Ada, Perawatan Tak Terlihat
Kecurigaan masyarakat diperkuat oleh pernyataan resmi dari internal DPRD sendiri. Sekretaris DPRD Pesawaran, Toto Sumedi, mengakui bahwa sejak pertama kali digunakan, gedung tersebut tak pernah mengalami rehabilitasi berat.
“Kalau rehab besar memang belum pernah. Selama ini hanya pengecatan atau perbaikan kecil-kecilan,” kata Toto.
Ia menyebut bagian yang runtuh adalah ornamen luar gedung yang tidak menyatu dengan struktur utama. Namun, satu ruangan dinyatakan tidak bisa digunakan dan sedang menunggu perbaikan.
Pernyataan tersebut, alih-alih menenangkan, justru memunculkan pertanyaan lanjutan: selama lebih dari satu dekade, ke mana larinya alokasi perawatan gedung dalam APBD?
“Dalam dokumen perencanaan, biasanya selalu ada pos belanja pemeliharaan aset gedung. Jika selama ini tidak ada rehabilitasi berarti perlu ditelusuri, kemana dana itu digunakan,” ujar seorang sumber di lingkungan Pemkab Pesawaran yang enggan disebutkan namanya.
Insiden tersebut juga menimbulkan korban. Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilaporkan terluka akibat tertimpa reruntuhan saat bertugas di lokasi kejadian. Meski luka yang dialami tidak membahayakan nyawa, peristiwa ini memperkuat urgensi evaluasi.
Bagi aktivis masyarakat sipil, peristiwa ini tak bisa dipandang sebagai musibah semata. Mereka menuntut pembuktian tanggung jawab melalui mekanisme audit menyeluruh, baik oleh BPK maupun aparat pengawas internal pemerintah.
“Kalau audit tidak dilakukan, maka ambruknya gedung ini hanya akan jadi episode biasa yang dilupakan, padahal ada uang rakyat di baliknya,” tegas Wahyu.
Masyarakat berharap tragedi ini tidak berhenti pada penyambungan bata dan semen, melainkan membuka jalan menuju transparansi pengelolaan keuangan publik yang selama ini luput dari perhatian. (*)
