foto : bupati trenggalek, mochamad nur arifin/detikJatim
finews, Trenggalek – Rencana pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Trenggalek belum ada kejelasan. Sejumlah lokasi yang telah diusulkan oleh Pemkab Trenggalek ditolak oleh pemerintah pusat.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan awalnya pemerintah daerah menyiapkan lahan di kawasan Dilem Wilis, kecamatan Bendungan untuk dibangun SR.
Pemerintah kemudian mengubah strategi dengan mengusulkan kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk diubah menjadi SR agar siap rekrutmen siswa baru pada tahun ajaran 2025.
“Awalnya kami masuk daftar 1B. 1B itu adalah yang sudah punya tanah kemudian siap untuk rekrutmen. Tapi ternyata Kementerian PU tidak memasukkan nama kita (Trenggalek) dan kita dimasukkan ke tahap kedua, artinya membangun baru,” kata M Nur Arifin, Selasa (3/6) lalu.
Kini Pemkab Trenggalek harus menyiapkan lahan lain untuk dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Sebab usulan lokasi awal di Dilem Wilis juga telah ditolak oleh pemerintah pusat karena dinilai kurang representatif dan terlalu jauh.
“Dulunya kami usulkan di Dilem Wilis minta untuk dilakukan revisi. Kami akan sodorkan beberapa tanah aset pemkab, ada di kawasan sekitar pasar Basah di kawasan daerah perkotaan, dekat stadion dan segala macam. Nanti kami lihat mana yang akan disetujui,” ujarnya.
Pihaknya berharap pemerintah pusat bisa segera menentukan tempat yang diusulkan. Harapannya pembangunan bisa segera dilakukan dan siap untuk menyelenggarakan SR pada tahun ajaran berikutnya.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi pemerintah pusat dan dikendalikan Kementerian Sosial (Kemensos). SR akan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas tinggi kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dalam pelaksanaannya, SR akan menerapkan sistem boarding school dan seluruh biaya pendidikan akan ditanggung pemerintah. Sekolah ini diharapkan akan menjadi model baru untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.(lukman)
# detik
