foto :bupati nganjuk marhaen djumadi,prof suteki,dr wahju prijo djatmiko,supriyono koordinator Mapak ,abdul djalil hakim mk.
finews,Nganjuk – Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menegaskan tidak akan ada transaksi jabatan ataupun transaksi untuk pindah tugas bagi pejabat atau ASN lainnya di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Hal ini disampaikan Marhaen dihadapan teman diskusi dari Guru Besar Undip Semarang Prof. Dr. Fiere Suteki, Hakim Tipikor Abdul Djalil, praktisi hukum Indonesia DR Wahju Prijo Djatmiko dan tokoh anti korupsi Supriyono.
‘Kami optimis dengan komitmen nol rupiah akan menjadikan pejabat dan PNS tenang, tidak ada beban apapun sehingga dapat menjalankan tugas sesuai tupoksinya dengan baik, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat Nganjuk,” ucap Marhaen Djumadi dikutip dari Jatim hari ini.co.id
Diakui Marhaen Djumadi, berbagai upaya telah dilakukannya dalam mengkampanyekan komitmen nol rupiah di Kabupaten Nganjuk.
Termasuk dengan membuat tugu icon nol rupiah di kota Nganjuk. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui kalau sekarang sudah tidak ada transaksi jabatan atau transaksi pindah tugas.
Sebab sejak lama masyarakat selalu menduga ada biaya dalam kegiatan mutasi pejabat atau pemindahan tugas PNS di Pemkab Nganjuk.
“Maka dari itu, komitmen nol rupiah dan bebas korupsi di Pemkab Nganjuk ini harus diketahui masyarakat Nganjuk, sehingga bisa mengubah pandangan dan penilaian mereka terhadap Pemkab Nganjuk yang semakin baik sekarang ini,” tegas Marhaen Djumadi
Profesor Fiere Suteki mengapresiasi langkah yang dilakukan bupati Nganjuk.
”Semoga dengan pola Nol yang diterapkan bupati Nganjuk Marhaen Djumadi bisa membuat Nganjuk berubah menjadi baik dan pak Bupati bisa melanjutkan kepemimpinannya lagi di 2024 mendatang,” seloroh Suteki.
Koordinator MAPAK(Masyarakat anti korupsi ) Supriyono juga menyampaikan siap mengawal birokrasi Nganjuk yang bersih dan bermartabat.
“Sudah sejak lama saya dengungkan anti korupsi di Kabupaten Nganjuk.
Sementara praktisi hukum Indonesia DR Wahju Prijo Djatmiko menyampaikan bahwa pada dasarnya, konsep 0 rupiah dalam proses staff development and promotion menjadi titik awal dari terwujudnya birokrasi yang bersih dan berwibawa.
“Konsep ini kalau benar-benar diaplikasikan, bisa mengurangi potensi adanya korupsi, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dan lain-lain. Mereka yang dipromosikan dan dikembangkan karirnya benar-benar merupakan sumber daya manusia ( SDM) yang terpilih karena kompetensi dan budaya hukum yang baik yang pada akhirnya secara agregat bermanfaat pada meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat,” tuturnya.
“Pepatah Italia, Il pesce marcisce dalla sua testa, yang artinya ikan membusuk mulai dari kepalanya akan terkikis sedikit demi sedikit dalam birokrasi pemerintahan.”tandas Wahju.(*)
*jatimhariini, edisi
Selasa, 8 Agustus 2023,judul
“Soal Jabatan dan Pindah Tugas Pejabat, Bupati Nganjuk Komitmen Nol Rupiah Sekarang dan Akan Datang”
