DPT Pilkada Bayuwangi Ditetapkan,Bawaslu Dirikan Posko

foto ‘ KPU/ist

finews,Banyuwangi – KPU Kabupaten Banyuwangi telah resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada serentak tahun 2024.

Total DPT yang ditetapkan mencapai 1.348.925 pemilih yang terdiri dari 668.659 pemilih laki-laki dan 680.266 pemilih perempuan. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi DPT.

“Ini mengalami penuruan sebanyak 208 pemilih dibandingkan DPS kemarin,’’ ujar Komisioner KPU Banyuwangi Mohammad Qowim, Jumat (20/9) kemarin..

Kata dia, penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh validasi yang dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi secara nasional. Pemilih yang terdaftar di wilayah lain atau dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) otomatis dicoret dari daftar.

“Selain itu, data pemilih yang meninggal dunia juga menjadi salah satu penyebab penurunan jumlah DPT,’’ tambahnya.

KPU Banyuwangi juga telah menindaklanjuti saran dan perbaikan yang diajukan oleh Bawaslu terkait data pemilih. “Kami sudah verifikasi 73 saran perbaikan dari Bawaslu dan telah ditindaklanjuti,’’ jelasnya.

Hal yang sama juga telah dilakukan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di mana KPU telah menjalankan perbaikan berdasarkan saran yang masuk. KPU memastikan bahwa semua masukan yang valid telah diproses sesuai aturan yang berlaku.

Penatapan DPTb

Setelah penetapan DPT, tahapan selanjutnya adalah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk mengakomodir calon pemilih yang pindah pilih. DPTb akan mencakup pemilih dari dalam maupun luar kabupaten, khususnya di lingkup Jawa Timur.

Selain DPTb, ada juga tahapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang ditujukan bagi mereka yang baru memenuhi syarat di hari pemungutan suara. Pemilih yang telah memilih KTP atau cukup umur bias langsung dating ke TPS sesuai domisili.

“Mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan langsung ke TPS sesuai alamat KTP,’’ tegasnya.

“Tanggal 19 September, kami sudah melaksanakan rekapitulasi DPT di tingkat kabupaten. Ada pengurangan karena beberapa pemilih meninggal, pindah domisili, atau baru memenuhi usia pemilih,” kata Qowim, dalam Dialog Jember Pagi RRI Jember, Jumat (20/9).

Bawaslu Dirikan Posko

Sementara itu, Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Banyuwangi, Khomisa Kurnia Indra, memastikan bahwa setiap tahapan penetapan DPT melibatkan pasangan calon secara aktif.

“Setiap peserta Pilkada selalu dilibatkan dalam setiap pleno penetapan DPT, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Mereka juga dapat memberikan masukan selama proses ini berlangsung,” kata dia.

Khomisa juga menambahkan bahwa Bawaslu telah mendirikan posko pengaduan di setiap kecamatan untuk memastikan hak pilih warga yang terlewat dapat dipenuhi.

Dengan adanya posko pengaduan dan kolaborasi antara KPU dan Bawaslu, diharapkan proses Pilkada 2024 di Banyuwangi dapat berjalan lancar, adil, dan transparan, serta memastikan semua pemilih yang berhak dapat menggunakan hak suaranya.

“Kami membuka posko di setiap kecamatan, dan desa-desa telah kami instruksikan untuk menerima pengaduan dari warga terkait masalah hak pilih. Ini penting untuk memastikan hak konstitusional setiap warga negara terlindungi,” tambahnya.(yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *