foto :purwanto (duduk paling kanan) ketua ABPEDNAS kecamatan mojoagung-jombang
finews, Jombang – Ikhtiar untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal kinerja pemerintah desa. “Kenapa? Karena desa-desa itu wajah Indonesia. Bila, kinerjanya bagus maka negara kita akan sejahtera,” kata Haris Alawy, SH setelah memantau acara tersebut, pada Rabu(29/11) di lokasi wisata Duran Duren Wonosalam-Jombang.
Haris, biasa dipanggil, Caleg Dapil 3 (Mojoagung, Mojowarno, Bareng dan Wonosalan), nomer urut: 3 DPC PBB kabupaten Jombang merasa perlu mencermati acara tersbut sebagai bahan penting, bila dirinya nanti lolos menjadi anggota DPRD kabupaten Jombang di pemilu 2024 mendatang.
“Saya merasa perlu mengamati apakah ada problem dalam hal kemitraan dengan pemerintah desa,” tambahnya.
Acara yang diselenggarakan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kecamatan Mojoagung bekerjsama dengan ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa) kecamatan Mojoagung, diikuti oleh sekitar 150 anggota BPD dari 18 desa sekecamatan Mojoagung.
Hadir dalam acara tersebut antara lain; muspika kec. Wonosalam, Camat Mojoagung, Pj bupati –diwakili Kepala Dinas BPMPD, Sholahudin, M.Si. Juga dihadiri pula oleh pengurus DPC ABPEDNAS kabupaten Jombang Moh. Sholeh. “BPD harus melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” kata Sholeh dalam sambutannya.
Fungsi penting, sambungnya, harus dilakukan sebaik mungkin baik secara formal maupun informal. “Komunikasi dengan pemerintah desa wajib dilakukan untuk mengetahui perencanaan, hingga pelaksanaan. Ini biasanya butuh telaten ngajak ngopi kepala desa supaya terbuka semua. Kalau tidak – BPD bisa hanya jadi tukang setempel saja,” ungkap Sholeh.
Haris caleg PBB yang mencermati sesi pertama mengatakan ada beberapa hal menarik dari peran dan fungsi BPD. “Regulasi peran dan fungsi BPD selain dalam Permendagri 110/ 2016 bisa dilihat dalam UU Desa No 6/ 2014. Semua bisa dibaca di sama,” jelasnya. Tapi, ada yang menarik fakta lapangannya. Pertama, soal posisi BPD sebagai mitra dan kedua sumber keuangan BPD. “Saya cermati di sejumlah desa ke-mitra-an belum cukup harmonis antara BPD dan pemerintah desa. Ini mungkin soal kapasitas BPD yang sering ditinggali kepala desanya,” jelasnya tanpa merinci sebabnya.
Kedua soal sumber keuangan BPD. “Ini sangat penting. Bila masuk APBDes maka harus jelas porsinya apa saja. Sebab kalau tidak, bagaimana bisa berperan: legislasi, anggaran dan pengawasan. Kalau saya jadi anggota DPRD. Ini akan saya perjuangkan dengan maksimal. Sebab ini juga modal utama BPD menjalankan perannya,” tutur Haris Alawy. (narsih/danial)
* foto utama diganti pada pkl 14.55 , pada sabtu 2 desember 2023,terimakasih
